Kriminalitas di Jalan Bontang Lestari Picu Kekhawatiran, DPRD Minta Pos Keamanan Didirikan
Kronikkaltim.com – Aksi kriminal di jalan menuju kawasan Bontang Lestari kembali memicu kekhawatiran masyarakat, terutama mereka yang sering melintasi jalur tersebut pada malam hari. Jalan sepanjang 20 kilometer itu dikenal sepi dan gelap di malam hari, menjadikannya rawan tindak kejahatan.
Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Bontang dari Fraksi Gabungan PAN, Nasdem, dan Gelora, Muhammad Sahib, meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk segera mengambil langkah nyata guna menciptakan rasa aman. Ia menyarankan agar didirikan pos keamanan di jalur tersebut.
“Ini harus jadi perhatian khusus kita semua, terutama aparat keamanan. Jangan sampai memakan korban,” tegas Sahib kepada media baru-baru ini.
Sahib mengimbau pihak kepolisian, masyarakat sekitar, dan pos keamanan lingkungan (poskamling) untuk lebih aktif melakukan patroli di kawasan rawan kejahatan, seperti di jalur Bontang Lestari. Kondisi jalan yang sepi dan jarak antar rumah yang berjauhan dinilainya menjadi faktor utama tingginya risiko kriminalitas.
“Dari Jalan Flores ke Sekambing itu sepi jalannya, apalagi jarak dari rumah yang satu ke yang lain berjauhan. Maka rawan adanya begal di jalan itu,” ujar Sahib.
Ia menambahkan, keberadaan pos keamanan di titik-titik rawan dapat membantu menjaga keselamatan masyarakat yang melintas, sekaligus mengurangi potensi terjadinya tindak kejahatan.
Selain mendesak pemerintah dan aparat keamanan, Sahib juga mengingatkan warga untuk lebih waspada saat melintasi jalan Bontang Lestari, terutama pada malam hari. Ia menyarankan agar warga tidak berkendara sendirian dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi membahayakan kepada pihak berwajib.
“Jangan sampai kita lengah. Warga juga perlu berperan aktif dalam menciptakan rasa aman dengan melaporkan hal-hal mencurigakan,” imbuhnya.
Masyarakat berharap usulan ini segera direspons oleh pemerintah dan aparat keamanan, sehingga keamanan di jalan Bontang Lestari dapat terjamin. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.(*).