DPRD Bontang Soroti Anggaran Kesehatan: Kasus Stunting Masih Tinggi Meski Alokasi Naik

Kronikkaltim.com – Anggota DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, mengkritisi alokasi anggaran kesehatan yang dinilai belum maksimal dalam mengatasi kasus stunting di kota ini. Meski Pemkot Bontang mengklaim telah mengalokasikan 15 persen dari APBD atau setara Rp 495 miliar untuk kesehatan, tren kasus stunting justru meningkat.

Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Bontang mencapai 20,6 persen, naik dari 18 persen pada Juli lalu. Wilayah pesisir, seperti Kelurahan Bontang Lestari, mencatat angka kasus tertinggi dengan 166 balita dari total 431 anak terdiagnosis stunting.

Yusuf menyebut, tingginya angka stunting ini dipicu oleh kurang efektifnya penggunaan anggaran kesehatan untuk penanganan masalah tersebut. Ia menyoroti bahwa perencanaan anggaran seharusnya dimulai dari tingkat paling bawah, seperti Posyandu dan RT, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

“Yang terkait anggaran itu harus ada perencanaan dari bawah ke atas. Terkait stunting, seharusnya sudah ada pengajuan dari Posyandu atau RT saat Musrenbang kelurahan,” ujar Yusuf belum lama ini.

Sayangnya, ia menyebut bahwa sering kali usulan anggaran untuk penanganan stunting tidak diajukan, sehingga alokasi dana lebih banyak dialihkan ke proyek fisik.

“Kalau anggaran penanganan stunting tidak diajukan, ya akhirnya lebih banyak digunakan untuk proyek fisik,” tambahnya.

Yusuf juga menegaskan bahwa DPRD Kota Bontang berkomitmen menekan angka stunting. Ia berharap ke depan perencanaan anggaran bisa lebih tepat sasaran, terutama untuk menanggulangi stunting yang semakin mengkhawatirkan di Bontang.(*)