DPRD Kutim Sesalkan Kadis TPHT Tak Hadir RDP Bahas Soal Pokir

Kronikkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menyoroti  ketidakhadiran Dyah Ratnaningrum selaku Kepala Dinas TPHT atau Tamanan Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (sebelumnya Dinas Pertanian dan Peternakan) dalam rapat dengar pendapat (RDP) agenda koordinasi soal anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan.

Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar menyatakan kekecewaan atas sikap yang ditunjukkan sang kadis.

Terang politisi Golkar ini, seluruh dinas di Kutim seyogyanya proaktif dan komunikatif dengan lembaga DPRD Kutim. Terutama dinas yang menangani soal program aspirasi masyarakat atau Pokir dewan.

Selain Dinas TPHT, hearing agenda koordinasi pelaksanaan anggaran Pokir dewan tersebut juga mengundang Dinas Perkebunan (Disbun) Kutim.

Asti menegaskan, kedua dinas tersebut diminta hadir bersama dalam RDP. Hal ini dimaksudkan untuk mastikan apakah usulan masyarakat yang ditangani kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut dapat benar-benar terealisasi hingga bisa menyentuh langsung masyarakat.

“Terutama Pokir kami terhadap dinas pertanian dan perkebunan. Kalau bisa dari dinas-dinas terkait itu lebih diperbaiki komunikasinya kepada DPRD,” ucap Asti Mazar saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (14/7/2023).

Asti menilai, selama ini sejumlah usulan yang dihimpun belum terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, ia meminta kepada dinas terkait, agar proaktif dan bersama-sama membangun sinergitas yang lebih baik kedepannya.

“Beberapa kali diundang rapat, kepala dinasnya juga belum hadir. Mereka hanya menyampaikan secara teknis saja, sehingga kita meminta kehadiran dari kepala dinas Dyah Ratnaningrum pada rapat selanjutnya,” jelasnya.

Asti juga menjelaskan bahwa, pihaknya akan menindaklanjuti lagi pertemuan kepada dinas terkait, terkhusus Dinas TPHT Kutim.

“Nantinya akan diagendakan pertemuan selanjutnya minggu depan Insya Allah, untuk menindak lanjuti hasil pertemuan,” jelasnya.

Asti berharap, semua usulan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) bisa terealisasi dan menyentuh langsung, terkhusus di bidang pertanian dan perkebunan.

“Apalagi di Dapil saya, banyak juga masyarakat yang butuh pengadaan sapi, pengadaan itik, pengadaan hewan ternak dan lainnya,” pungkasnya. (adv).

 

Reporter: Heristal
Editor: Imran

Diterbitkan pada:Jul 16, 2023 pukul 00:22