Rakor, Wagub Tekankan Asas Pemerataan dan Keadilan Pembangunan IKN
Kronikkaltim.com – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kamis 31 Maret 2022.
Rakor dipimpin Wakil Ketua DPD RI H Mahyudin juga dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong serta kepala daerah dan instansi terkait di provinsi, kabupaten dan kota secara virtual.
Usai mengikuti Rakor, Wagub Hadi Mulyadi kembali menegaskan sikap dan komitmen pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat Kaltim berkaitan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Benua Etam.
“Saya sudah sampaikan bahwa Kaltim seratus persen mendukung,” tegas Wagub Hadi Mulyadi usai menghadiri Rakor, sekaligus mengantarkan
Wakil Ketua DPD RI H Mahyudin untuk kembali ke Jakarta.
Pasca penetapan kepindahan ibu kota negara Republik Indonesia, Hadi merasa sangat bersyukur sebab Kaltim terus menjadi perhatian pemerintah pusat, juga lembaga legislatif (DPRRI) dan para senator di DPDRI.
Sebaliknya, pemerintah pusat lanjut Hadi, tetap memperhatikan aspirasi yang masyarakat agar pembangunan tetap berasaskan pemerataan dan keadilan.
“Terutama empat daerah yang sering diundang dan bersentuhan langsung dengan IKN, yakni dua kabupaten dan dua kota minta agar ada pembangunan yang berkeadilan,” ungkapnya.
Dua kabupaten dan dua kota, dimaksud Wagub, tidak lain adalah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, serta Balikpapan dan Samarinda, harus mendapatkan porsi yang cukup agar pembangunan tidak ada ketimpangan.
“Pembicaraan dan komunikasi harus terus dilakukan secara detail. Kami siap mensupport pembangunannya,” ucapnya lagi.
Bagi orang nomor dua Benua Etam ini, anggota DPD RI harus mampu menterjemahkan keinginan dan harapan daerah dan masyarakatnya.
“Ya, itu sudah kita sampaikan semua, bagaimana IKN benar-benar mendorong terciptanya pemerataan pembangunan. Tadi juga ada disampaikan terkait infrastruktur jalan di kawasan perbatasan,” ungkapnya. (Adv).