Basti Siap Kawal Aspirasi TK2D Kutim: Mereka Sudah Berjuang Sejak 2008
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Basti Sangga Langi
Kronikkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), menegaskan siap mengawal aspirasi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang bekerja di lingkup Pemkab Kutim.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kutim, Basti Sangga Langi usai rapat dengar pendapat bersama eksekutif dan Forum TK2D Kutim, Kamis (3/2/2022).
“Kita siap perjuangkan sampai berhasil, karena memang perlu perjuangan yang luar biasa. Dengan jumlah TK2D 7.091 itu bagaimana bisa diserap menjadi PNS dan P3K (PPPK),” ucapnya.
Basti mengatakan, TK2D hari ini melakukan hearing kedua menuntut adanya kepastian terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer 2023, Termasuk sikap dan langkah pemerintah daerah. Tujuannya, agar mereka bisa terakomodir dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pemerintah Daerah dan DPRD akan segera melakukan lobi-lobi ke pusat terkait dengan nasib TK2D di tahun 2023,” ujar Basti.
Sebagai upaya mendorong TK2D untuk jadi PNS dan PPPK, Legislator Pantai PAN ini menegaskan, Anjab dan ABK serta kualifikasi TK2D merupakan hal penting yang harus disusun oleh setiap OPD dan unit kerja di bawahnya.
“Ini masih kita tunggu penilaian Ortal (Organisasi Tata Laksana) dan BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan), Ortal yang membuat Anjab nya dan BKPP membuat penilaian kompetensi dan kualifikasi TK2D untuk menduduki suatu jabatan, mudah-mudahan selesai dan Maret kita bisa ke Pusat,” tutur Basti.
Basti menyatakan, kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer 2023 perlu direspon dengan langkah taktis. Terlebih jalannya pemerintahan saat ini turut dipengaruhi oleh sistem yang serba digital.
Untuk itu, Basti memastikan pengawalan akan terus dilakukan pihak DPRD sehingga apa yang menjadi keinginan TK2D dapat terwujud, meskipun butuh perjuangan dan kerja keras bersama agar tenaga honorer Kutim yang jumlah lebih dari 7.000 jiwa itu dapat terserap jadi PPPK dan PNS.
“Mudah-mudahan bisa berhasil karena mereka sudah berjuang sejak 2008 sampai sekarang, dan tadi kita minta hasil rapat juga bisa disampaikan kepada teman-teman TK2D yang tidak hadir, rapat,” pungkasnya. (Red).