Persoalan Kesejahteraan dalam PU Fraksi PDI-P Terhadap RPJMD Kutim 2021-2026 (IV)

Kronikkaltim.com – Jubir Fraksi PDI-P (Perjuangan) DPRD Kutai Timur (Kutim), Yusuf Silambi mengatakan, dari data capaian fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kutim tahun 2016-2020 menujukan bahwa sangat bergantung pada sektor Migas dan Batu Bara sebagai sumber pendapatan APBD.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa komponen migas dalam tiga tahun terakhir, sebelum tahun 2019 cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan tanpa migas dan batu bara,” jelas Yusuf Silambi di Piripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranwal PJMD Kutim 2021-2026, Rabu (21/4/2021).

Gambaranlaju petembuhan tersebut, lanjut dia, menujukkan bahwa hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutim masih sangat dipengaruhi oleh komoditi pertambangan, khususnya batu bara atau sektor pertambangan non migas yang kontribusinya mencapai 80 persen dari keseluruhan nilai PDRB tahun 2020.

Sementara itu, pembentukan PDRB tanpa migas dan batu bara relatif sangat kecil.

Dikatakannya, untuk sektor migas dan sektor lainnya yakni sektor pertanian belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB selama tahun 2016-2020 hanya 9,16 persen. Dibandingkan rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kutai Timur selama tahun 2016-2020.

“Padahal di dalam visi-misi kepala daerah terpilih mengedepankan sektor pertanian, agribisnis dan agroindustri. Hal ini harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan, agar sektor pertanian yang berpotensi dapat dikelola secara maksimal dalam meningkatkan kontribusi terhadap PDRB,” terang Yusuf Silambi.

Bagi Fraksi PDI-P, peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan prioritas pada sektor-sektor di luar non migas dan non pertambangan melalui kebijakan maupun upaya strategis untuk mengembangkan kualitas pelaku atau sumber daya manusia khususnya di sekotor pertanian sebagai basis dari agribisnis.

“Secara absolut, jumlah penduduk miskin selalu meningkat di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2020. Jika dinyatakan dalam bentuk persentase penduduk miskin, angka kemiskinan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 9.22 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2019, yaitu 9,48 persen. Tentu ini menjadi PR bersama yang harus diperbaiki secara serius,” tutur Yusuf Silambi. (adv).

Bersambung: (Bagian IV)