Anggaran Kota Bontang Belum Terserap Optimal, DPRD Soroti Kinerja OPD

Kronikkaltim.com – Serapan anggaran di Kota Bontang menuai kritik tajam dari DPRD, terutama terkait lambatnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski anggaran perubahan telah disahkan sejak Agustus 2024, penggunaan dana untuk kepentingan publik dinilai masih jauh dari optimal.

Anggota DPRD Bontang, Junaidi, menegaskan bahwa dengan waktu yang lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya—sekitar empat bulan setelah anggaran perubahan disetujui—seharusnya tidak ada alasan bagi OPD untuk lamban dalam menyalurkan anggaran.

“Hingga Oktober, sekitar Rp2 triliun masih belum terserap. Waktu empat bulan ini lebih dari cukup jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tiga bulan,” ujar Junaidi saat ditemui awak media belum lama ini.

Ia menilai, jika serapan anggaran terus terhambat, dana tersebut berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yang artinya peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terlewatkan.

“Anggaran itu untuk masyarakat, bukan untuk dibiarkan mengendap. OPD harus lebih kreatif dan proaktif,” imbuhnya.

Kinerja DPRD dalam memantau serapan anggaran sejauh ini terhambat oleh belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD). Meski begitu, Junaidi memastikan bahwa pembentukan AKD akan segera diselesaikan. Setelah itu, DPRD akan menggelar rapat evaluasi bersama OPD terkait.

“Kami akan mendesak OPD agar lebih cepat dan tepat dalam memanfaatkan anggaran. Tidak ada alasan untuk tidak bekerja maksimal,” katanya.

Langkah ini, menurutnya, menjadi prioritas DPRD untuk memastikan anggaran Kota Bontang digunakan secara efisien demi kepentingan masyarakat.(*)