Kritik Pembagian Anggaran, Heri Keswanto: Penanganan Stunting Butuh Fokus dan Sinkronisasi

Kronikkaltim.com – Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyuarakan kritik atas pembagian anggaran penanganan stunting yang dinilai kurang efektif. Menurutnya, alokasi dana yang terbagi-bagi tidak memungkinkan penanganan masalah stunting berjalan secara maksimal.

Saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) hanya mendapatkan anggaran Rp3 miliar untuk penanggulangan stunting. Angka ini, kata Heri, tidak hanya berpengaruh pada upaya mengatasi stunting, tapi juga berdampak pada minimnya dukungan untuk kader Posyandu yang hanya menerima honor sebesar Rp300.000 per bulan.

“Anggaran yang seharusnya cukup besar malah terpecah-pecah ke sembilan OPD tanpa adanya koordinasi yang jelas. Ini menyebabkan setiap OPD memiliki cara pandang yang berbeda dalam menangani masalah stunting. Tentu saja, ini tak akan efektif,” ujar Heri dalam rapat dengan Dinkes dan sejumlah OPD, Selasa (5/11/2024) lalu.

Heri menyoroti kurangnya koordinasi antar OPD yang turut memperburuk situasi. Ia memberi contoh Dinas PUPRK yang bekerja menangani saluran drainase, namun tidak tahu apakah pekerjaan tersebut berkaitan dengan penanganan stunting atau masalah banjir.

“Seharusnya, anggaran ini bisa dipusatkan hanya untuk Dinkes dan kecamatan. Dengan demikian, penanganan stunting bisa lebih terfokus dan terukur,” ujar Heri.

Selain itu, Heri menilai komunikasi antar OPD juga kurang berjalan dengan baik, yang pada akhirnya menghambat koordinasi dalam penanganan stunting. Ia menyarankan agar anggaran tersebut difokuskan, agar tidak terjadi pemborosan dan hasilnya bisa lebih terasa.

“Kita bisa belajar dari penanganan COVID-19 yang berhasil cepat karena ada fokus. Jika penanganan stunting dilakukan dengan cara yang sama, saya yakin kita bisa lebih cepat mengatasi masalah ini,” ujar Heri.

Heri juga mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk lebih terlibat dalam mendukung program-program kesehatan yang digulirkan oleh Dinkes dan kecamatan. Ia menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan langsung dari lapangan.

“Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena mereka yang paling tahu keadaan di lapangan,” kata Heri.

Lebih lanjut, Heri berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menangani stunting. Ia pun mendesak agar ada evaluasi rutin untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan berdampak positif dan mencegah masalah serupa terulang di masa depan.

“Kami akan terus mengawasi dan mendorong agar penanganan stunting menjadi prioritas utama bagi pemerintah,” tutupnya. (*)