DPRD Bontang Soroti Anggaran Bimtek yang Membebani Fiskal Daerah

5 bulan ago
Post Views: 552

Kronikkaltim.com – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah mendapat sorotan tajam dari DPRD. Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, mengkritik pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang dinilai kurang optimal dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Suharno menyoroti alokasi anggaran untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mencapai Rp 162 miliar, setara dengan 65 persen PAD. Ia menilai jumlah tersebut sangat besar dan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Anggaran Bimtek Bontang setara dengan 80 persen PAD. Itu sudah mengkhawatirkan. Kecuali kemandirian fiskal sudah baik, baru kita bicara soal itu,” ujar Suharno kepada Klik Kaltim baru-baru ini.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap program Bimtek, tetapi meminta agar porsinya lebih proporsional dan difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak. Ia berharap, mulai tahun 2025, anggaran untuk Bimtek bisa dibatasi dan dialihkan untuk hal yang lebih produktif.

“Bimtek memang perlu, tapi harus diperhatikan mana yang benar-benar urgent atau tidak. Jangan sampai hanya menjadi pengeluaran tanpa dampak nyata,” tambahnya.

Saat dimintai tanggapan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa proses realisasi PAD untuk 2024 masih berlangsung. Ia mengaku data terbaru terkait capaian PAD akan segera dirilis.

“Datanya masih bergerak, nanti kalau ada saya sampaikan,” ujar Syahruddin singkat.

Kritik dari Suharno ini menjadi catatan penting bagi Pemkot Bontang untuk mengevaluasi kebijakan anggaran. DPRD berharap agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Efisiensi anggaran menjadi kunci untuk mendorong kemandirian fiskal yang lebih kuat, sehingga pembangunan daerah dapat lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.(*)