DPRD Bontang Desak Terobosan Baru untuk Atasi Sampah di Pesisir

Kronikkaltim.com – Pemerintah Kota Bontang diminta untuk melakukan terobosan dalam menangani persoalan sampah di wilayah pesisir, terutama di pulau-pulau dan daerah pasang surut.

Ketua DPRD Bontang sementara, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan bahwa masalah sampah di kawasan pesisir belum tertangani secara efektif dan memerlukan langkah inovatif dari pemerintah.

Menurut Andi Faizal, fasilitas yang tersedia saat ini masih terbatas, sehingga sampah sering menumpuk, terutama saat terjadi banjir rob. Situasi ini bahkan mendorong sebagian warga untuk membuang sampah ke laut, yang berdampak pada kerusakan ekosistem pantai dan hutan mangrove.

“Sebagai kota penerima penghargaan Adipura, kebersihan harus jadi prioritas utama. Dengan anggaran yang besar, mestinya masalah seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar Andi Faizal dalam wawancara belum lama ini.

Dia mengusulkan solusi jangka panjang berupa pengadaan kapal khusus yang dapat digunakan untuk mengangkut sampah dari Pulau Selangan. Menurutnya, usulan ini seharusnya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan agar bisa segera terealisasi.

“Kita ingin Bontang menjadi kota pariwisata, tapi kalau sampah masih jadi masalah, tentu ini bertolak belakang. Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk pengadaan kapal pengangkut sampah,” tegasnya.

Selain pengadaan kapal, Andi Faizal menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), RT, lurah, dan camat agar fasilitas pengangkutan sampah dapat berjalan dengan optimal.

“Komunikasi antara pemangku kepentingan harus diperbaiki. Masalah sampah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.

Dia juga mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau badan usaha milik RT yang dikelola oleh masyarakat untuk menangani sampah secara mandiri. Andi Faizal menilai langkah ini dapat menjadi solusi efektif jika pemerintah serius mendukung kebijakan terkait.

“Solusi ada banyak. Salah satunya dengan membentuk UPTD pengelola sampah di tingkat RT. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan tersebut,” pungkasnya.(*)