Winardi: PDI-P Siap Kawal Aspirasi Rakyat di DPRD Bontang
Kronikkaltim.com – Winardi, anggota DPRD Bontang dari PDI Perjuangan, menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi masyarakat dengan optimal setelah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Bontang. Perubahan kepemimpinan fraksi ini terjadi setelah Maming, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi, diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Bontang untuk periode 2024-2029.
“Saya siap menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati, mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan terus memperkuat peran PDI-P di DPRD,” ujar Winardi kepada wartawan belum lama ini.
Diketahui, perombakan formasi tersebut diputuskan dalam rapat internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bontang yang digelar Kamis (3/10/2024) lalu. Perubahan ini diperlukan setelah Maming dipilih untuk menduduki salah satu kursi pimpinan di DPRD Bontang, yang kemudian menyebabkan penyesuaian struktur kepemimpinan di Fraksi PDI-P.
“Dengan Pak Maming menjadi Wakil Ketua DPRD, diperlukan restrukturisasi di fraksi untuk menjaga stabilitas dan efektivitas kerja,” jelas Winardi.
Selain Winardi sebagai Ketua Fraksi, Joni Alla’ Padang juga ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi PDI-P. Winardi menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara seluruh anggota fraksi dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Ia optimistis bahwa dengan dukungan solid dari seluruh anggota fraksi, PDI-P akan semakin kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bontang.
“Pencapaian PDI-P di Pemilu Legislatif Bontang, di mana kami menjadi partai dengan suara terbanyak ketiga, adalah bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar pada kami. Ini adalah amanah yang harus kami jaga dengan baik,” tambahnya.
Winardi menegaskan bahwa partai akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Sebagai Ketua Fraksi, ia juga akan memastikan proses pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berjalan dengan baik, serta memastikan kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas utama.
“Kami tidak hanya akan mengawal kebijakan, tetapi juga akan mengawasi jalannya anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.(*)