DPRD Bontang Siap All Out Dukung Pemerintah Tekan Angka Stunting
Kronikkaltim.com – Pemkot Bontang terus berupaya menurunkan prevalensi stunting, dan upaya tersebut kini mendapat dukungan penuh dari DPRD Bontang. Muhammad Yusuf, anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program pemerintah terkait penanganan stunting yang akan dianggarkan pada APBD 2025 mendatang.
Yusuf menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian lebih. Dengan prevalensi stunting yang mencapai 20 persen—meningkat 2 persen hanya dalam sebulan terakhir—ia menganggap perlu ada tindakan yang lebih tegas dan berkelanjutan.
“Kami akan all out mendukung pemerintah dalam menekan angka stunting di Bontang. Ini tanggung jawab bersama yang harus kita tuntaskan,” ujar Yusuf kepada wartawan, Minggu (20/10/2024).
Dukungan penuh dari DPRD, kata Yusuf, tidak hanya dalam bentuk penganggaran, tetapi juga melalui pengawasan yang ketat.
“Kami siap bekerja sama dengan semua pihak terkait, termasuk di tingkat kelurahan dan kecamatan, untuk memastikan bahwa program penanganan stunting ini berjalan optimal,” ujarnya.
Yusuf menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pemangku kepentingan, seperti dinas kesehatan, aparat kecamatan, dan masyarakat.
“Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Saya siap memberikan dukungan penuh untuk program-program yang bertujuan menurunkan angka stunting, baik dalam hal penganggaran maupun pengawasan pelaksanaannya,” tambah Yusuf.
Salah satu fokus utama Yusuf adalah meningkatkan peran dan keberadaan Posyandu di setiap kelurahan. Ia meyakini bahwa ketersediaan Posyandu yang memadai serta partisipasi masyarakat dalam memantau kesehatan balita menjadi kunci penanganan stunting. Selain itu, ia berencana mendorong program-program peningkatan gizi dan akses layanan kesehatan yang lebih merata.
“Program yang langsung menyentuh masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran yang dialokasikan tidak tepat sasaran atau hanya sebatas seremoni,” tegasnya.
Yusuf memastikan bahwa DPRD akan mengawasi secara ketat alokasi anggaran untuk program penanganan stunting dalam RAPBD 2025. Menurutnya, penting untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak di Bontang.
“Saya pastikan akan mengawasi anggaran tersebut dengan ketat. Jangan sampai hanya sekadar laporan, tapi hasil di lapangan tidak ada,” ujar Yusuf.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Bontang mencatat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan balita di Posyandu sebagai salah satu penyebab tingginya angka stunting. Dari total 16.226 balita, hanya 59,6 persen yang rutin mengikuti pemantauan di Posyandu.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang, Bambang Sri Mulyono, menyatakan bahwa partisipasi yang rendah terlihat di beberapa wilayah, termasuk di Kelurahan Bontang Kuala dan Tanjung Laut Indah.
“Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap Posyandu menjadi tantangan dalam pencegahan stunting,” kata Bambang dalam wawancara beberapa waktu lalu.(*).