Kader Posyandu Ujung Tombak Penanganan Stunting, DPRD Bontang Soroti Insentif yang Rendah

Kronikkaltim.com – Pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kota Bontang berperan penting dalam penanganan stunting, namun insentif yang diterima oleh para kadernya dinilai masih sangat rendah.

Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera menaikkan insentif bagi kader posyandu pada tahun anggaran 2025. Desakan ini merupakan upaya untuk memberikan perhatian lebih kepada para kader yang menjadi ujung tombak dalam mengatasi masalah stunting di Bontang.

Saat ini, insentif yang diterima kader posyandu di Bontang hanya sebesar Rp 300.000 per bulan. Meskipun terdapat rencana untuk meningkatkan insentif tersebut menjadi Rp 450.000, Heri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai realisasi usulan tersebut.

“Rencana kenaikan insentif ini sudah lama digaungkan. Kami perlu dorong kembali agar ini menjadi perhatian. Kader posyandu kita adalah ujung tombak dalam penanganan stunting,” ungkap Heri kepada awak media, Kamis (10/10/2024).

Menurut Heri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang untuk tahun depan diproyeksikan tidak jauh berbeda dari tahun ini, yang sekitar Rp 3,3 triliun. Namun, jumlah kader posyandu saat ini mencapai 514 orang, dengan total anggaran insentif yang disediakan pemerintah hanya sekitar Rp 2,3 miliar.

“Angka ini sangat kecil. Ingat, uang ini juga kembali ke masyarakat,” tambahnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan dukungannya terhadap kenaikan insentif kader posyandu, terutama jika anggaran yang ada memungkinkan.

“Kader posyandu juga membantu program pemerintah dalam hal kesehatan,” terangnya.

Ia juga menekankan bahwa peran kader posyandu selama ini sangat krusial dalam program kesehatan di tingkat kelurahan, termasuk dalam pemantauan gizi anak dan program imunisasi. Dengan kenaikan insentif yang diharapkan, Heri berharap para kader dapat lebih termotivasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka kepada masyarakat.

“Harapannya, dengan kenaikan insentif ini, para kader bisa lebih termotivasi dan terus meningkatkan kualitas layanan mereka kepada masyarakat,” pungkasnya. (*).