DPRD Bontang Desak Pemkot Koordinasi Intensif dengan Pemprov Terkait BLKI
Kronikkaltim.com – Pemkot Bontang diminta untuk intens berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur terkait pemanfaatan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan kuota pelatihan dengan sertifikasi dapat rutin digelar oleh BLKI, sebagai langkah dalam mengatasi masalah pengangguran yang tertinggi di Kaltim.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Bontang, Agus Haris, saat menyikapi persoalan pengangguran yang semakin mengkhawatirkan di kota industri tersebut. Agus menilai salah satu penyebab utama dari tingginya tingkat pengangguran adalah lemahnya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait peluang kerja.
“Dari hasil kajian kami, masalah utamanya adalah komunikasi yang tidak efektif antara perusahaan dan pengambil kebijakan, sehingga informasi terkait kebutuhan tenaga kerja tidak tersampaikan dengan baik,” ungkap Agus belum lama ini.
Menurutnya, dampak dari kurangnya komunikasi ini langsung dirasakan oleh banyak pencari kerja, terutama mereka yang belum memiliki sertifikat atau pengalaman kerja, yang kesulitan mengakses informasi pekerjaan yang sesuai. Meski setiap tahun Bontang membutuhkan banyak tenaga kerja, peluang yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga lokal.
Agus mendesak pemerintah untuk mengambil peran lebih aktif dalam memperbaiki situasi ini, melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah kota dan perusahaan serta penyediaan anggaran untuk membantu calon pekerja yang membutuhkan sertifikasi dan pelatihan agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
“Pemerintah perlu terlibat lebih dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja. Kami juga akan mengalokasikan anggaran untuk membantu mereka yang belum memiliki sertifikasi dan pengalaman,” tambahnya.
Selain itu, Agus menyoroti peran vital BLKI yang saat ini berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia mengusulkan agar pengelolaan BLKI dialihkan ke Pemkot Bontang, sehingga program pelatihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
“Kami akan mengajukan permohonan kepada Pemprov agar pengelolaan BLKI bisa dialihkan ke pemerintah kota. Dengan begitu, pelatihan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan industri di Bontang,” jelasnya.
Agus mencontohkan kebutuhan tenaga kerja di sektor keamanan yang memerlukan sertifikasi dan pengalaman sebagai syarat. Pelatihan yang diberikan oleh BLKI harus sesuai dengan permintaan pasar agar pencari kerja di Bontang memiliki daya saing yang lebih baik.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Agus berharap pengangguran di Bontang dapat ditekan secara signifikan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja untuk menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih produktif dan inklusif.
“Harapan kami, peluang kerja di Bontang bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang baru memasuki dunia kerja. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa membangun iklim kerja yang lebih dinamis dan mampu menekan angka pengangguran,” tutupnya.(*).