DPK Kaltim Minta Pemkab Perhatikan Perpustakaan Desa

Kronikkaltim.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk lebih memperhatikan pengembangan perpustakaan desa, mengingat masih banyak desa yang belum memiliki perpustakaan yang layak.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPK Kaltim Taufik di Samarinda, Senin.

“Perpustakaan desa di Kaltim masih membutuhkan pembinaan agar sesuai standard nasional perpustakaan,” ujarnya.

Menurut Taufik, standard nasional perpustakaan menetapkan bahwa setiap perpustakaan, baik perpustakaan desa maupun sekolah, harus memiliki koleksi minimal 1.000 judul buku.

Namun, dari total 841 desa yang ada di Kaltim, hanya 35 desa yang memiliki perpustakaan yang memenuhi kelayakan layanan.

“Kami berharap pemerintah kabupaten/kota bisa mengalokasikan anggaran untuk membangun dan mengembangkan perpustakaan desa di wilayahnya, karena itu merupakan kewenangan mereka,” katanya.

Taufik menambahkan, DPK Kaltim juga berperan aktif dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan layanan perpustakaan desa, seperti melakukan advokasi, penguatan koleksi, sosialisasi, dan supervisi.

“Kami memberikan bantuan buku dan pojok baca digital kepada perpustakaan desa yang membutuhkan, serta mensosialisasikan agar pimpinan desa memanfaatkan dana desa untuk membuat perpustakaan desa,” jelasnya.

Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian DPK Kaltim adalah Kabupaten Mahakam Ulu, yang merupakan kabupaten termuda di Kaltim.

“Kami akan cek dulu data dan kondisinya. Kalau belum masuk standard, kami akan bantu untuk meningkatkan itu,” tutur Taufik.

Ia berharap, dengan adanya perpustakaan desa yang berkualitas, masyarakat desa bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta membuka wawasan dan peluang untuk kemajuan desa.

“Perpustakaan desa adalah salah satu sarana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kami ingin perpustakaan desa menjadi pusat informasi dan inspirasi bagi masyarakat desa,” pungkasnya.(adv/DPKKaltim).