Pemkab Kukar Benahi Sistem Pelaporan Kegiatan Pengendali Inflasi

Kronikkaltim.com – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di daerah, secara virtual yang digelar Kemendagri RI, di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (14/11/2022).

Kegiatan yang juga diikuti peserta rakor dari provinsi, kabupaten dan kota se- Indonesia tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI John Wempi Wetipo.

Jhon Wempi Wetipo mengatakan rakor tersebut sudah keempat kalinya dilakukan.

Ada enam upaya konkrit pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah, yaitu melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melakukan gerakan menanam, merealisasikan Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan dukungan terhadap tranportasi dari APBD.

Berkaitan dengan langkah konkrit dari hasil rakor-rakor terdahulu, menurutnya belum semua kabupaten dan kota menindaklanjuti hasil rakor tersebut.

“12 Pemda telah melakukan ke-enam upaya konkrit dalam penanganan inflasi, 298 Pemda belum melakukan upaya konkrit karena hanya melakukan satu sampai tiga upaya dalam penanganan inflasi, 66 Pemda telah melakukan empat sampai dengan lima dari enam upaya konkrit penanganan inflasi, sedang 138 pemda belum melakukan sama sekali upaya konkrit penanganan inflasi,” ujar Jhon Wempi Wetipo.

Sementara itu, Totok Heru Subroto ditemui setelah mengikuti Rakornas mengatakan, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama dari Pemkab Kukar kedepannya, diantaranya model dan mekanisme sistem pelaporan kegiatan penanganan inflasi yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kukar.

Karena menurutnya selama ini banyak kegiatan yang telah dilaksanakan, namun pada sistem pelaporan kepada Pemerintah Pusat belum terdata dengan baik. Sehingga dirinya khawatir kedepan apa yang telah dilaksanakan oleh Kukar datanya belum diterima pusat, sehingga dianggap belum melaksanakan.

Ditambahkannya, selama ini kegiatan yang dilaporkan kepusat hanya yang berkaitan dengan kegiatan yang menggunakan dana BTT dan dana belanja wajib Perlindungan Sosial (Perlinsos). Padahal menurutnya selama ini banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD terkait dilingkungan Pemkab Kukar, kegiatan tersebut menurutnya berkaitan dengan upaya penanganan inflasi di daerah namun belum terlaporkan dengan baik kepusat.

“Menurut evaluasi kita, ada pelaporan yang seharusnya dilaporkan ke Pusat namun tidak tersampaikan, nah itu kita khawatir nanti di pusat terdeteksi tanda-tanda merah, makanya itu yang akan kita konsolidasikan,” ujar Totok.

Dirinya, mencontohkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Pemkab Kukar dalam upaya penanganan inflasi daerah namun belum terlaporkan kepusat seperti event – event keolahragaan, pentas seni, dan lain sebagainya yang menurutnya hasil rakor yang diikutinya hal tersebut termasuk upaya penanganan inflasi khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi.

“Kedepan kita akan buatkan laporan secara menyeluruh kegiatan penanganan inflasi daerah yang telah kita lakukan, telaahan oleh Sekda kepada Bupati, kemudian nanti untuk diagendakan rapat tingkat pimpinan,” tandasnya. (Kar)