Politisi PKS Kutim Ungkap Alasan Tolak Kenaikan BBM: Ciptakan Inflasi, Tambah Angka Kemiskinan dan Bebani Rakyat

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy
Kronikkaltim.com – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jimmi, MT turut angkat bicara menyikapi kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut belum tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Pemerintah belum tepat menaikan harga BBM karena kondisi ekonomi masyarakat kita saat ini masih dalam proses pemulihan,” ujar Jimmi di gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Rabu (7/9/2022).
Jimmi menyatakan, kondisi ekonomi masyarakat terpuruk akibat pandemi merambat ke hampir seluruh daerah di Kaltim, termasuk Kutim. Sehingga kebijakan kenaikan BBM membuat penderitaan rakyat semakin bertambah. Menurutnya, kenaikan harga BBM membuat nilai uang jadi rendah. Begitupula dengan kemampuan daya beli masyarakat turut ikut menurun.
“Jika kemiskinan itu diukur dengan penghasilan dibawa Rp600 ribu. Standar dari angka kemiskinan itu sekurang-kurangnya pendapatan perbulan mendekati angka Rp600 ribu, itu sudah bisa untuk mewadahi asupan protein, karbohidrat, vitamin dan lain sebagainya untuk satu bulan, kalau misalnya penghasilannya Rp2,4 juta tetapi menafkahi ada empat orang keluarga otomatis rata-rata Rp600 ribu per satu orang, ini termasuk keluarga miskin jadinya,” ucapnya.
Jimmi mencontohkan indeks kemiskinan di Kaltim yang disebut masih diangka 6,7 persen akibat dampak pandemi.
“Angka kemiskinan masih belum beranjak positif, karena Covid kemarin, masih berkisar 6,7 persen angkanya untuk di Kaltim,” paparannya.
Jimmi mengatakan, dengan kenaikan harga BBM Subsidi ini secara otomatis akan menyumbang kenaikan inflasi.
Selain berpengaruh pada inflasi nasional, menurut dia, secara signifikan kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan volatility food. Hal ini dikarenakan kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga transportasi yang efek dominonya turut menaikan harga pokok seperti pangan dan barang jadi.
“Ini akan membuat angka kemiskinan kita semakin bertambah, karena naiknya bahan pokok. Belum lagi biaya operasional seperti kurir, angkot, transportasi berbayar dan sebagainya, itu harus menaikkan tarif dasar lagi,” tutur Jimmi.
Tak hanya itu, kenaikan BBM disebutkan juga berdampak pada kenaikan harga barang lainnya seperti bahan konstruksi. “Ini harga-harga termasuk bahan kontruksi sudah mulai naik. Semua serba sistematis massif, dan otomatis ekonomi kita semuanya jadi terganggu. Apalagi BLT ini hanya bulan ini aja, jika diberikan hanya sekali,” pungkas Jimmi. (*).
Imran R Sahara