Protes Kenaikan BBM Subsidi, Ratusan Mahasiswa Demo di Kantor Bupati Kutim
Kronikkaltim.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung yakni gabungan dari PMII, GMNI, HMI dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa kampus lokal seperti STAIS, STIENUS, dan STIPER melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Senin (05/09/2022)
Awalnya, pengunjuk rasa melakukan aksi yang terpusat di Simpang Empat patung Singa Sangatta, kemudian demostran melanjutkan aksi unjuk rasa di halaman depan Kantor Bupati.
Aksi unjuk rasa mahasiswa ini sebagai upaya menolak kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang merugikan rakyat kecil.
Presiden BEM STAIS, Khairy Al Fakih yang juga selaku Jendral Lapangan Aksi mengatakan pihaknya menggelar demonstrasi dalam rapngka menolak kenaikan harga BBM.
“Tuntutan kami yang pertama, tuntutannya jelas secara nasional adalah, untuk menolak kenaikan harga BBM,” ujarnya saat ditemui Kronikkaltim.com usai gelaran unjuk rasa.
Berkaitan dengan tuntutan lokal atau kedaerahan, massa meminta agar Pemkab Kutim bisa mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, sebab massa menilai bahwa sejauh ini pengguna BBM subsidi di Kutim masih salah sasaran atau tidak sesuai dengan peruntukkannya.
Selain itu, massa mendesak agar Pemkab Kutim menyatukan sikap bersama rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Menuntut Pemerintah Kabupaten Kutim agar menolak keputusan pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM,” ucapnya.
Bersamaan dengan aksi, demonstran menuntut pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan guru honorer khususnya kawasan 3T yang ada di Kabupaten Kutim. adapula tuntutan demonstran untuk memperbaiki infrastruktur yang menurutnya sudah lama sekali mengalami kerusakan.
Unjuk rasa sempat ricuh diselingi dengan aksi dorong-dorongan antar personel gabungan pengamanan dibarengi aksi pembakaran kain sebagai wujud kekecewaan massa karena menganggap pimpinan daerah terlalu lama melakukan perundingan.
“Pemerintah daerah cukup mempermainkan kami dengan sikapnya, karena setelah dua kali konsolidasi, banyaknya alibi yang disampaikan, bahkan hasilnya cukup mengecewakan,” ujarnya.
Oleh karenanya, Khairy menilai respon yang dilakukan massa tersebut dinilai wajar karena setimpal dengan sikap pemerintah yang diberikan kepada mahasiswa.(*).
Reporter : Heristal