High Level Meeting, TPID Kaltim Bahas Mitigasi Berbagai Risiko Inflasi
Kronikaltim.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (19/4/2022).
High Level Meeting TPID Kaltim dalam rangka menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok khususnya dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443H, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh dan pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Tentunya ini merupakan rangkaian dari upaya pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Kaltim,” ujarnya Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni mengatakan, jika dilihat laju inflasi tahun ke tahun /year on year (yoy) Provinsi Kalimantan Timur lima tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sebesar 3,16 persen, tahun 2018 (3,24 persen), tahun 2019 (1,66 persen), tahun 2020 (0,78 persen). Laju inflasi Kaltim dari tahun ke tahun menunjukan penurunan sehingga laju inflasi Kaltim di bawah target inflasi nasional.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi atas peran aktif para bupati dan walikota beserta jajarannya, kepala OPD maupun seluruh anggota TPID Provinsi Kaltim dengan dukungan Bank Indonesia serta Satgas Pangan melalui koordinasi yang baik, sehingga upaya pengendalian inflasi di daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tandasnya.
Meski angka inflasi di Kaltim masih dibawah angka inflasi nasional. Namun, kata Sri Wahyuni, dalam memasuki bulan Suci ramadhan dan perayaan hari-hari besar lainnya terdapat kebutuhan pangan yang meningkat. Sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi di daerah.
“Gubernur Kaltim menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah, Bank Indonesia, POLRI, serta jajaran Satgas Ketahanan Pangan yang selama ini telah berkoordinasi dan memberikan kontribusi dalam pengendalian inflasi di daerah masing-masing,” terangnya.
Sri Wahyuni menambahkan, Gubernur kembali menekankan apa yang disampaikan oleh Presiden RI dalam arahan terkait dengan pengendalian inflasi tahun 2021 yang disampaikan pada saat rapat nasional.
Pertama, kepala daerah dan jajaran diminta untuk bisa menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok guna mengatasi kendala produksi dan pendistribusian yang ada di daerah.
Kedua, kepala daerah melakukan upaya tersebut, tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi agar semakin tumbuh dan produktif. Mendorong produktif petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.
“Kemudian yang menjadi perhatian bagaimana UMKM bisa secara mandiri hadir secara online di toko dari maupun e-catalog dalam belanja bagi pemerintah,” ujarnya.
Ketiga, menyiapkan nilai tambah disektor pertanian, sehingga memiliki nilai kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam rapat tersebut tiga pemateri hadir, yakni penyampaian data perkembangan inflasi oleh perwakilan Bank Indonesia (BI), kondisi terkini dinamika pergerakan stok dan harga bahan pokok di pasaran oleh Kadis Perindagkop dan UKM Kaltim H M Yadi Robyan Noor.
Berikut presentasi program intervensi dan strategi pemerintah untuk ketersediaan pangan di masyarakat oleh Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Pertanian Kaltim, Siti Farisyah. Paparan dari Satgas Pangan Polda Kaltim, Korem 091/ASN dan lainnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Kaltim dilihat dari ketersediaan pangan dan bahan pokok masih aman serta stabil. Setelah itu dilanjutkan diskusi hingga jelang tengah hari. (*).