Gaji Tak Dibayar 6 Bulan, Dosen bersama Karyawan dan Mahasiswa STAI Sangatta geruduk DPRD Kutim

Kronikkaltim.com – Puluhan dosen, karyawan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta mendatangi Sekretariat DPRD Kutai Timur (Kutim), Bukit Pelangi, Senin (1/6/2021). Mereka meminta soluasi terkait gaji yang menunggak selama enam bulan.

Sebelum memasuki ruang hearing, mereka menyampaikan orasi. Berbekal pengeras suara dan spanduk, mereka menyuarakan jeritan hati mereka yang merasa diterlantarkan oleh pemerintah daerah.

Seperti diketahui,  STAIS adalah salah satu perguruan tinggi daerah dibawah naungan Pemkab Kutim. Sementara yang lainnya STIPER ( Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) pun “diduga kuat” mengalami nasib yang sama pada tahun ini.

“ Ini puasa berkepanjangan, Ulun (kamu) suruh puasa enam bulan tetap kuat, tapi anak istri tidak tahan menahan lapar berkepanjangan!”

“Gak gajian itu berat, lebih berat daripada cari pinjaman! Berikan hak kami!”

“ Kampus ini kami segel, bila hak-hak kami tidak dibayarkan”.

Demikian cuplikan slogan mereka.

Menurut Mustato, dosen sekaligus kordinator gerakan ini, aksi damai yang mereka lakukan merupakan langkah terkahir upaya persuasif yang terlah berkali-kali dilakukan pihaknya.

“Kami datang mengadu ke DPRD, lantaran tidak ada inisiatif pemerintah dalam mengantisipasi puasa berkepanjangan kami” imbuhnya .

Dikatakan dampak yang ditimbulkan oleh mandeknya dana hibah STAIS, sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di kampus. Berbagai kegiatan akademik terhambat akibat keterbatasan dana.

Yang menggiriskan bahwa 70-an dosen dan karyawan STAIS belum gajian. Bahkan sebagian dari mereka ada yang nunggak bayar sewa rumah dan terancam terusir dari kontrakan.

“Kami tidak ingin mahasiswa kami lulus tanpa isi, tidak tahu apa-apa. Mereka bisa saja sekedar datang isi absen dan lulus, namun bukan itu orientasi kami. Lulusan terbaik adalah tujuan STAIS, dan pemerintah mestinya peka soal ini, beri dukungan dengan mencari cara agar proses pendidikan bisa jalan normal” tegas Mustato.

Demonstran ini ditemui Ketua DPRD Joni, Wakil Ketua Arpan, Ketua Komisi D Pendidikan DPRD Maswar dan anggota Dewan Basti Sanggalangi, sebelum kemudian mengundang pihak pemerintah daerah duduk bersama membahas masalah ini. (*).