Fraksi Demokrat Minta APBN 2022 Disusun Secara Bijak untuk Pemulihan Ekonomi

Kronikkaltim.com – Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan sejumlah catatan kritis, menanggapi keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah anggaran belanja di bidang infrastruktur.

“Pemerintah perlu lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran belanja dengan menunda pelaksanaan program yang tidak mendesak, termasuk infrastruktur demi untuk fokus pada pemulihan ekonomi,” ucap Irwan, jubir FPD ketika menyampaikan pandangan FPD dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Dalam upaya pemulihan ekonomi 2022, FPD mengaharapkan belanja negara dapat memiliki multiplier effect yang kuat terhadap prekonomian serta efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“FPD meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based, efektif, efesien, terukur dan teruji sehingga pelaksanaan anggaran tidak sekedar business as usual,” ujar Irwan.

Selain itu, kata Irwan, program prioritas yang dicanagkan oleh pemerintah harus sesuai dengan kondisi fiskal dan moneter agar tidak menjadi beban di masa mendatang. FPD menilai perlunya peninjauan kembali terhadap rencana pemerintah dalam program pemindahan ibukota negara di saat kondisi keuangan negara masih memerlukan penghematan.

Dikatakan pula, perlu juga pemerataan pembambangunan agar antar wilayah di Indonesia agar pembangunan yang dilakukan memenuhi aspek keberlanjutan atau sustainability aspect.

“Pemerintah merancang defisit APBN 2022 Rp 800,2 hingga Rp 878,9 triliun atau antara 4,5 sampai dengan 4,8 persen terhadap BPD. Penetapan defisit tersebut merupakan tahapan transisi menuju APBN 2023 dengan tingkat defisit maskimum 3 persen,” tutur Irwan.

Disisi awal, Irwan menyatakan, pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan 5,2-5,8 persen merupakan target yang sangat optimis di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi yang terus berlanjut.

“FPD meminta pemerintah lebih realistis dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi 2022 dengan mempertimbangkan target pertumbuhan (ekonomi) 2021 yang pada kurtal I masih mengalami kotraksi minus 0,74 persen,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Irwan, FPD meminta pemerintah untuk mencermati fenomena inflasi rendah di tengah resesi ekonomi saat ini, karena melihat pemerintah di tahun 2022 sebesar 2,0-4,0 persen. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan bank Indonesia agar stabilitas tingkat harga dapat terus dijaga.

“Disisi lain, FPD meminta wacana untuk menaikkan PPN juga perlu perlu dikaji kembali dan didalami secara hati-hati dan bijaksana karena akan berpengaruh langsung terhadap nilai inflasi,” terang Irwan. (IRS/Red).