PU Fraksi AKB DPRD Kutim Terhadap Ranwal RPJMD 2021-2026 (IV)

Post Views: 96

Perkembangan peradaban manusia dari zaman pra-sejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari bidang komunikasi dan informasi. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari evolusi yang akan tetap terus berlanjut hingga masa mendatang.

Kronikkaltim.com – Apansyah, Jubir Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) mengungkapkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter dan berbasis teknologi juga menjadi hal yang sangat penting di era milenial saat ini.

Arus informasi dan teknologi yang senantiasa mengalami perkembangan cepat disebut Apansyah, memerlukan kesiapan SDM yang dapat memahami dan mengikuti laju perkembangan tersebut.

“Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang jika penerapan sistem serba digital saat ini harus sinkron dengan orang-orang yang akan menjalankannya. Kita tidak mungkin lagi mangadopsi sistem manual yang digunakan sebelumnya, karena perkembangan teknologi yang ada mengaharuskan kita memahami perencanaan yang berbasis sistem dan teknologi,” ujar Apansyah di Paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Ranwal RPJMD Kutim 2021-2026, Rabu (21/4/2021).

Namun, lanjut dia, harus diakui beberapa sisi Kutim masih banyak keteteran terutama sekali pada sumber daya manusia. Dikatakannya, fraksi AKB bepandangan jika prioritas rencana pembangunan ini harus didukung pula dengan diklat-diklat yang memberikan pemahaman menyeluruh terhadap penerapan teknologi.

“Jika mengacu pada kebijakan nasional, maka seharusnya kita sudah berada pada basis world class government dan untuk itu reformasi berokrasi dan revolusi mental menjadi kunci utamanya,” beber Apansyah.

Apansyah mengatakan, peningkatan kualitas SDM itu pula harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Pemerintah adaptif adalah bentuk dari koordinasi sosial, dimana tindakan dikoordinasikan secara sukarela oleh individu dan organisasi dengan kemampuan mengatur dan memperkuat diri sendiri.

“Dalam konsep adaptive govermance, pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra dalam mengelola semua potensi daerahnya. Konsep dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini, hanya saja Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang perlu agar pelaksanaan konsep adaptivs govermance ini harus tetap sejalan dengan budaya dan kearifan lokal. Hal ini juga tidak spat dipisahkan dari proses recovery pasca Pandemi Covid-18, dimana kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi prioritas pula dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026,” paparnya. (adv)

Bersambung: (bagian IV).