PU Fraksi PPP DPRD Kutim Terhadap Ranwal RPJMD 2021-2026 (III)
Kronikkaltim.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim), memamaprkan berbagai permasalahan terkait infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, kesehatan serta instalasi air bersih dan listrik dalam Paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) terhadap Ranwal RPJMD 2021-2026. Permasalahan-permasalahan tersebut ditekankan untuk dapat dipetakan di dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
“Permasalahan-permasalahan tersebut harus ditetapkan menjadi acuan isu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sehingga sejalan dengan perwujudan pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, sosial dengan daya dukung lingkungan,” ujar Jubir Fraksi PPP DPRD Kutim, Hasbullah Yusug di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Rabu (21/4/2021).
JubirFrakasi PPP mengatakan, pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai akan sangat berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan laju investasi yang mana hal tersebut dapat menggerakkan perekonomian secara ril. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai ini melancarkan distribusi barang dan jasa sehingga masyarakat Kutim juga dapat menjadi pondasi dasar dalam persaingan ekonomi tingkat regional di Kaltim, sebagai IKN baru RI.
“Pada kenyataanya infrastruktur yang ada di Kutai Timur menurut laporan dari warga atau masyarakat sekitar masih belum ada perbaikan serius dan pembangunan sarana seperti sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan masih perlu dibangun sebagai bentuk pondasi dalam menyiapkan kualitas masyarkat Kutai Timur yang handal dalam menghadapai persaingan ekonomi tingkat regional,” papar Hasbullah.
Dia mengatakan, pada dasarnya perbaikan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana pendidikan serta kesehatan merupakan kewajiban Pemkab Kutim untuk menciptakan kenyamanan kehidupan bagi masyarakatnya. Tatanan pembangunan infrastruktur pun juga berdasar pada pondasi keuangan yang memadai untuk mencapaia manajemen pembangunan yang terstruktur baik untuk pembangunan fisik maupun pembangunan manusia, terlebih kondisi APBD Kutim yang belum stabil sehingga tak lagi menciptakan utang baru bagi Kabupaten Kutim.
“Permasalahan instalasi air bersih ke masyarakat juga menjadi perihal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, karena tanpa adanya hal tersebut bisa memungkinkan konsumsi air bagi masyarakat yang tidak layak sehingga bisa menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat. Infrastruktur air ini menjadi suatu permasalahan di pedesaan-pedesaan di Kutai Timur, begitupun dengan aliran energi listrik dan infrastruktur lainnya,” jelas Jubir Fraksi PPP. (adv)
Selesai: (bagian III).