Ini Tanggapan Pemkab Kutim Atas PU Fraksi-fraksi Dewan Terkait RPJMD

Post Views: 104

kronikkaltim.com – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui Sekretaris Daerah, Irawansyah menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim Tahun 2021-2026.

Tanggapan itu disampaikan dalam agenda rapat paripurna ke 9 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, Kamis (22/4/2021).

Irawansyah mengawali penyampaiannya dengan ucapan terimakasih atas masukan, keritik dan kesepakatan dari fraksi partai di DPRD Kutim terkait renacana awal RPJMD Kutim untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme persidangan dewan.

Mengenai pemandangan umum dari Fraksi Golkar yang berkenaan dengan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat yang dipandang perlu mendapat perhatian, Irawansyah mengatakan, untuk menimalisir terhadap ketergantungan dana transfer pusat ke daerah, maka pemerintah terus berupaya mengidentifikasi serta menggali potens-potensi daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga mampu menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga berkomitmen meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat untuk menarik investasi yang besar di Kabupaten Kutai Timur sehingga dapat menumbuhkan multiplayer effek di Kabupaten Kutai Timur,” ucapnya.

Selanjutnya, Irawansyah menyampaikan pandangan pemerintah terhadap fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dikatakannya, memeperhatikan pandangan umum frakasi PPP, pemerintah daerah sangat berterima kasih dan apresiasi atas masukan yang mengarah pada misi- misi pembangunan dan rancangan Awal RPJMD Kutim Tahun 2021-2026.

“Beberapa pandangan sudah kami rangkum ke dalam strategi rencana awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah merumuskan menjadi isu trategis yang perlu penyelesaian dalam masa lima tahun ke depan,” ujarnya.

Isu yang tersebut diuarikan Irawansyah. Pertama, peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kedua, perkembangan agrobisnis agroindustri dan agrowisata. Ketiga, peningkatan kualitas SDM berkarakter berbasis teknologi. Keempat, peningkatan infrastruktur. Kelima, tata kelola pemerintahan yang adaptip dan keenam adalah kesiapsiagaan dan mitgasi bencana serta dileferi pasca Pandemi Covid-19.

“Pemerintah sepakat dengan pandangan umum PPP bahwa yang menjadi prioritas dan isu strategis pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah sejalan dengan prioritas dan isu pembangunan Provinsi Kalimantan Timur,” tutur Irawansyah.

Untuk pandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Irwansyah menyatakan bahwa Pemkab Kutim memberikan apresiasi atas masukan serta dukungan terhadap rancangan awal RPJMD. Masukan yang bersifat konstruktif dan dukungan terhadap rancangan awal RPJMD Kutim yang diberikan Partai Demokrat merupakan bentuk dukungan untuk mengsukseskan pembangunan Kutim yang sejahtera untuk semua.

“Empat pandangan pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya. Pada kesempatan yang baik ini kami semapakat terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya bahwa OPD (organisasi perangkat daerah) lebih pro aktif.

Untuk itu, kata Irawansyah, dirinya mengintruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menunaikan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 dalam rancangan strategi (Restra) perangkat daerah tahun 2021-2026.

“Hal ini sangat penting karena Renstra perangkat daerah merupakan dukungan yang bersifat operasional, membuat program kegitan dan sub kegiatan yang bermuara pada tercapainya indikator kerja dalam RPJMD. Selanjutnya terkait perencanaan pembangunan akan menjadi perhatian kita bersama dan akan dilaksanakan lebih cermat, sehingga output dari sub kegiatan dapat menghasilkan benefit bagi masyarakat Kutai Timur,” jelasnya.

Dari Fraksi Partai Nasdem, Irawansyah menegaskan bahwa Pemkab Kutim mengapresiasi pandangan atas pentingnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prinsip pembangunan yang efisien serta tepat sasaran. Atas dasar itu, lanjutnya, Pemkab Kutim bersama dengan DPRD akan lebih memperhatikan azas efisien dan efektif untuk pembangunan. Selain itu kebijakan lain juga disebutkan akan difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi khususnya agrobisnis dan agroindustri.

Sedangkan Fraksi PDI-P, Irawansyah mengukpakan bahwa Pemkab Kutim sependapat dengan tanggapan Fraksi PDI-P didukung dengan luas wilayah Kutim yang harus dioptimalkan untuk mendulang pendapatan dalam mendukung keuangan daerah.

Dikatakannya, Pemkab Kutim akan mengintruksikan seluruh perangkat daerah dalam sinergitas pembangunan sesuai dengan agenda visi dan misi RPJMD Pemkab Kutim yang sudah disusun dengan data real dan potensi yang ada dengan menggeser dari ketergantungan dari SDA yang tidak dapat diperbarui yaitu sektor pertambangan dan difokuskan ke pertanian menjadi tumpuan untuk menjadi kemandirian pangan.

Irawansayah mengemukakan, Kutim memiliki pontensi hutan lindung serta bentanfan kars yang mana telah mendapat pengakuan dunia. Hal ini, sebut Irawansyah, disambut dan didorong dalam komitmen rancangan pembangunan lima tahun kedepan serta selaras dengan program prioritas pembambangunan provinsi dan nasional.

“Ketujuh, tanggapan pemerintah terhadap pandangan unum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, proyeksi APBD Tahun 2021-2026 di dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah memang masih didominasi dengan dana transfer. Pemkab Kutim terus berupaya membangun kemandirian fiskal dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) terutama melalui pajak dan retribusi daerah,” ungkap Irawansyah. (Adv/red).

Penulis: Ersa
Editor: ImranR