Keliling di Kutim, Anggota DPD RI Soroti Sektor Pertanian dan Pendidikan

Kronikkaltim.com – Sektor pertanian dan pendidikan menjadi perhatian khusus dari Senator asal Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Mirni Mawarni. Hal tersebut terungkap dalam rangkaian kegiatan reses di Kutai Timur (Kutim), Jumat (23/10/2020).

Reses anggota DPD RI ini menyasar kawasan pedalaman Kutim. Selama tiga hari, ia mengunjungi masyarakat di Kecamatan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Batu Ampar dan Rantau Pulung.

Bagi Mawar-sapaan Aji Mirni Mawarni, sektor pertanian memiliki potensi yang sangat baik. Karena pertanian ini merupakan bidang jangka panjang dan tak merusak lingkungan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat mengajukan bantuan khususnya untuk sektor pertanian.

“Entah bantuan peralatan, pupuk maupun bibit. Karena itu merupakan kebutuhan masyarakat banyak dan bisa dilakukan untuk jangka panjang,” ujar Mawar.

Di sektor pendidilan, Mawar berharap adanya peningkatan SDM untuk masyarakat di daerah. Seperti mengusulkan bantuan beasiswa bagi para pelajar di desa setempat. Termasuk mengusulkannya kepada perusahaan yang ada di desa masing-masing. Menurutnya, selama ini perusahaan-perusahaan masih lebih kepada pembangunan fisik.

“Kita di Kaltim sangat kekurangan soal itu. Khususnya SDM yang terampil dan siap bekerja. Ada usulan masuk ke saya, saya minta data lengkapnya, mereka tidak bisa memberikan. Kenapa, karena SDM yang mengolah data dengan baik, tidak ada. Saya kalau memaparkan ke Kementerian, harus jelas dan detil,” ujar Mawar.

Mawar mengatakan, Sumber Daya Alam (SDA) Kaltim khususnya Kutim selama ini sudah banyak memberikan kontribusi bagi Negara. Bahkan, berdasarkan data yang dia miliki, pada 2019 lalu, Kaltim sudah menyumbang sebanyak Rp630 Triliun ke pusat. Namun, pada kenyataannya pembangunan di Kutim masih jauh dari harapan. Sebab, dari jumlah kontribusi itu jelas Mawar, anggaran yang kembali ke Kaltim hanya empat persen atau sekitar Rp16 Triliun per tahun.

“Jadi sekitar 20-30 persen uang Indonesia itu berasal dari Kaltim. Dan data tim kami, dari 34 provinsi di Indonesia, kalau tidak salah Kaltim itu urutan kedua yang paling besar porsinya menyumbang uang ke Negara,” kata Mawar.

Terkait hal tersebut, mantan dirut PDAM Kutim itu menyatakan, perlu perjuangan lebih dari para wakil rakyat Kaltim di pusat sehingga pembangunan di Kaltim bisa sesuai harapan banyak pihak. Menurutnya, dari 8 wakil Kaltim yang ada di parlemen pusat, hanya ada beberapa saja yang benar-benar paham kebutuhan untuk pembangunan di Kaltim.

“Sekarang ini sudah nggak mungkin kita teriak-teriak Otsus (otonomi khusus) dan dana perimbangan, karena sudah ada aturannya yang mengatur itu. Sekarang ini kita di daerah dituntut untuk kreatif dan mau berjuang untuk memperjuangkan kepentingan daerah termasuk menangkap peluang yang ada,” ungkap Mawar.

Saat ini pemerintah daerah akan merasakan dampak dari defisit anggaran. Pasalnya, pemerintah pusat memiliki keinginan untuk memperbesar pos anggaran di Kementerian, sehingga menurutnya, peluang-peluang yang ada di Kementerian  tersebutlah yang harus ditangkap.

“Jadi gini, bupati atau wali kota itu harus mau jemput bola untuk daerahnya,” kata Mawar. (Red).