15.231 Keluarga di Kutim Terima Manfaat PKH, Jamiatulkhair Daik: Kita Tak Lagi Berikan Bantuan Efek Covid-19

KRONIKKALTIM.COM – Kutai Timur (Kutim) memiliki basis data terpadu (BDT) sebanyak 86 ribu jiwa atau berkisar 30 ribu Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, Kutim mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebanyak 15.231 KK, termsuk di dalamnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah bertansformasi menjadi Program Sembako.

Demikian dipaparkan Kepala Dinas (Dinsos) Kutim Drs. Jamiatulkhair Daik, M.Si, dalam rapat bersama di Kantor Bapeda Kutim, Bukit Pelangi, Senin (30/3/2020). “Kemarin BPNT Rp 200 ribu perbulan karena ada kejadian covid-19, ini menabah lagi bantuan itu sekitar Rp 500 ribu per KK, karena kondisi tidak bekerja,” ujarnya.

Dia mengaskan, jumlah PKH Kutim sebanyak 15.231 KK, termsuk di dalamnya KPM untuk BPNT atau Program Sembako. “Jadi kami mengambil ukuran 15.231 KK ini, kita tak lagi berikan bantuan efek Covid-19, karena sudah dapat dari kementrian sosial melalui seksi Dinas Sosial Kutim,” terangnya.

Untuk itu, Dinsos Kutim tetap akan bekerja keras. Pihaknya telah menyiapkan tim yang akan bekerja untuk menyalurkan bantuan tersebut. Namun, lanjut Kepala Dinsos Kutim, Jamiatulkhair Daik mengatakan, kendala saat ini adalah ramainya di media sosial terkait bantuan sembako untuk warga yang rentan miskin kerena dampak covid-19 tersebut dianggap sebagai bantuan merata untuk semua masyarakat.

“Setelah saya minta data dari camat, sesuai intruksi bupati, terjadi gejolak sosial di masyarakat. Surat itu di jadikan opjek, artinya disininyalir bahwa semua masyarakat Kutai Timur menerima bantuan,” tuturnya.

Dia menjelaskan, jika semua masyarakat menerima bantuan yang sama berarti menciptakan azas kurang adil. Jadi yang menerima bantuan sudah jelas seperti yang uraikan dalam surat, diantaranya nelayan, petani, tukang ojek, pengurus rumah ibadah, pengajar ngaji, petani, penyapu jalan, dan lain sebangainnya.

“Artinya mereka ini kesulitan ekonomi kerena tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja lagi. PNS, TNI dan lain sebagainya termasuk yang punya usaha sarang burung, usaha tambang dan lain-lain tidak menerima bantuan,” jelasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Dinsos Kutim telah menyiapkan tim di 18 kecamatan yang terdiri dari pendamping PKH, tenaga kesejatraan sosial, pekerja sosial, taruna siaga bencana dinas sosial, dan di dampingi satpol PP setempat dan pihak kepolisian.

“Kami juga nanti bekerja di lapangan harus hati-hati, sesuai intruksi bupati jagan sampai terjadi penyelewengan data, kita jaga. Terus jagan sampai terjadi penumpukan sembako, itu yang paling kami jaga,” pungkasnya. (adv/ersa).