Ismunandar Terima SAKIP Award 2019, Kutim Stabil Dengan Predikat B
Saat Ismunandar terima penghargaan perwakilan Kemenpan-RB.(Wahyu Pro Kutim)
KRONIKKALTIM.COM – Kepemimpinan Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ismunandar patut diacungi jempol. Sebab dibawah kendali kebijakan Ismu, reformasi birokrasi dan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) lingkup Pemkab Kutim semakin baik. Karena itu, untuk kesekian kalinya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), menyematkan predikat B pada SAKIP Award 2019.
Penghargaan SAKIP Award 2019 diterima langsung Bupati Kutim H Ismunandar. Diserahkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, mewakili MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, di Hotel Inaya Putri Bali, Nusa Dua Lot S-3, Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Senin (27/1/2020).
Usai menerima penghargaan, Ismu menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran di Pemkab Kutim.
“Alhamudulilah, masih tetap diposisi (peringkat) B. Ini menunjukan bahwa kami masih tetap konsisten dan efisien dalam penggunaan anggaran di daerah,” kata Ismu sapaan akrab Bupati yang didampingi Seskab Irawansyah, Kabag Ortal Simon Salombe, Kepala Bappeda Edward Azran dan Kabag Pro Kompi Imam Sujono Lutfi.
Walaupun sudah berada pada predikat baik, namun Ismu mengaku bakal merapatkan barisan jajarannya, untuk meningkatkan penilaian SAKIP 2020. Dia pun optimis semua dapat tercapai. Dengan catatan semua OPD memaksimalkan kinerja dan mengimplementasikan kebijakan dengan maksimal.
Sebelumnya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.
“Itu bisa terwujud jika pemerintah daerah konsisten menerapkan SAKIP,” ungkapnya.
Dia juga menyampaikan, instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil. Artinya tak lagi mementingkan output dan input. Dengan kata lain pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus maksimal memberikan manfaat sesuai target.
“Semua harus memiliki manfaat ekonomi dan memberikan manfaat untuk rakyat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dari 9 kabupaten/kota di Kaltim, daerah yang mendapat predikat B selain Kutim, ada Kutai Barat, Samarinda, Berau, Kutai Kertanegara, Bontang dan Balikpapan. Sedangkan Mahakan Ulu meraih predikat C. Sementara Paser dan Penajam Paser Utara masih di level CC.(hms7)